PURBALINGGA. Kebijakan penggunaan BBM non subsidi jenis pertamax sejak 1 Agustus 2012 bagi kendaraan dinas mengalami sejumlah kendala, utamanya untuk operasional kendaraan dinas yang berada di wilayah pelosok.
Untuk membeli pertamax harus turun ke kota dengan menempuh puluhan kilometer perjalanan. Sementara disisi lain, SPBU yang menyediakan pertamax juga masih terbatas. Kepala Bagian Perekonomian Setda Mukodam mengakui, selama ini masih ada kendala yang disampaikan oleh para PNS yang bertugas di wilayah kecamatan dan jauh dari kota.
Mukodam mencontohkan, untuk mobil dinas di wilayah Kecamatan Karangjambu atau Karangreja, untuk membeli pertamax harus menuju kota yang jaraknya sekitar 35 – 40 kilometer sekali jalan. Selain tidak efisien waktu, juga BBM non subsidi yang dibeli malah akan terbuang hanya untuk menempuh perjalanan.
"Keluhan juga disampaikan oleh PNS di pelosok yang menggunakan kendaraan roda dua jenis sepeda motor. Ibaratnya, Pertamax yang dibeli hanya habis di perjalanan. Belum lagi sepeda motor rata-rata sudah tua dan boros penggunaan bahan bakar," kata Mukodam, beberapa waktu lalu.
Mukodam mengatakan, dari 10 SPBU yang ada di Purbalingga hanya tiga yang menyediakan BBM non subsidi jenis pertamax. SPBU tersebut yakni milik Sambas di Kalimanah Wetan, SPBU Hardin Asrikin di Mayjen Sungkono, SPBU Puji Lestari di jalan lingkar barat Purbalingga. Satu SPBU lagi di Kecamatan Kaligondang yang baru dipersiapkan untuk melayani pertamax.
"Kami telah mengkoordinasikan dengan PT Pertamina untuk penambahan dispenser pertamax pada SPBU-SPBU dan juga penambahan volume. Namun, kami menjamin, stok pertamax dijamin cukup dan tidak perlu khawatir," kata Mukodam. (suaramerdeka)
0 komentar:
Posting Komentar